Agus: Kami Lembaga Publik, Kami Terbuka dan Transparan

Agus: Kami Lembaga Publik, Kami Terbuka dan Transparan

Luwuk, Bawaslu Kota Palu - Ketua Bawaslu Kota Palu, Agussalim Wahid mengatakan sebagai lembaga publik Bawaslu Kota Palu wajib terbuka dan transparan dalam menyampaikan segala bentuk informasi kelembagaan dan kepemiluan. Hal ini disampaikannya usai Bawaslu Sulteng mengumumkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, Senin (18/08/2025).

“Kami ini Bawaslu Kota Palu kan salah satu lembaga publik, kami wajib terbuka dan transparan dalam menyampaikan informasi kelembagaan dan kepmiluan kepada masyarakat” tuturnya.

Menuruti Agus, sebagai lembaga publik yang juga menggunakan anggaran baik APBN maupun APBD, Bawaslu Kota Palu berkewajiban menyajikan informasi baik informasi kelembagaan maupun informasi kepemiluan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan program dan anggaran.

“sebagai lembaga yang menggunakan anggaran APBN dan APBD, kami Bawaslu Kota Palu memiliki kewajiban menyajikan dan juga memberikan informasi kepada masyarakat, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kota Palu terhadap pelaksanaan program dan anggaran kepada masyarakat” tuturnya.

Koordinator divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Datin ini menambahkan tugas pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu juga harus sejalan dengan keterbukaan Bawaslu khususnya Bawaslu Kota Palu dalam menyajikan dan memberikan informasi kepada masyarakat.

“Selain tugas kita dalam mengawasi, melakukan pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses, juga harus sejalan dengan keterbukaan kita dalam menyajikan dan memberikan informasi kepada masyarakat” terangnya.

Bawaslu Kota Palu memperoleh peringkat satu dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota se- Sulteng yang serentak dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia bersama Bawaslu Provinsi se- Indonesia untuk menilai tingkat keterbukaan informasi di Bawaslu Kabupaten/Kotanya masing-masing.