Perkuat Netralitas ASN, Bawaslu Kota Palu Audiensi dengan BKPSDMD

Perkuat Netralitas ASN, Bawaslu Kota Palu Audiensi dengan BKPSDMD

PALU, Bawaslu Kota Palu – Upaya memperkuat netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilu 2029 menjadi perhatian Bawaslu Kota Palu. Hal ini dibahas dalam audiensi bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Palu.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palu dan jajaran Sekretariat yang diterima langsung oleh Kepala BKPSDMD Kota Palu, John Yus Madoli, Kamis (12/02/2026).

Ketua Bawaslu Kota Palu menekankan bahwa netralitas ASN merupakan salah satu kunci dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, termasuk pada masa non-tahapan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDMD Kota Palu menyampaikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan bagian penting dalam mendukung kerja-kerja pengawasan pemilu.

“OPD adalah bagian tidak terpisahkan dari pengawasan, karena menjadi supporting system dalam pelaksanaan pengawasan pemilu,” ujarnya.

Terkait netralitas, ia menjelaskan bahwa ASN berada pada posisi yang dilematis, sehingga perlu pemahaman yang kuat terhadap batasan peran sebagai aparatur negara.

Ia menegaskan ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan partai politik, baik menggunakan atribut, memberikan pernyataan yang mengarah pada dukungan, menghadiri kegiatan politik formal, terlibat dalam tim, maupun menjadi bagian dari struktur partai.

“ASN harus memahami batasannya agar netralitas tetap terjaga,” tegasnya.

Sebagai langkah pencegahan, BKPSDMD Kota Palu telah melakukan pemetaan kerawanan serta penguatan kelembagaan pada 15 OPD, khususnya di tingkat kelurahan. Selain itu, juga dibentuk tim gerak cepat untuk menangani berbagai permasalahan ASN.

Melalui audiensi ini, Bawaslu Kota Palu berharap penguatan netralitas ASN dapat terus ditingkatkan guna mendukung terwujudnya pemilu yang jujur dan berintegritas.