Money Politics dan Politisasi Bansos Jadi Sorotan Bawaslu Palu

PALU, Bawaslu Kota Palu – Praktik politik uang dan politisasi bantuan sosial (bansos) menjadi sorotan Ketua Bawaslu Kota Palu, Agussalim Wahid, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rabu (16/9/2026).  

Agussalim menerangkan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pada Pemilu sebelumnya bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat tidak boleh melebihi Rp100 ribu dan tidak boleh berupa uang tunai, melainkan barang. “Kalau berupa uang, itu bisa dikategorikan sebagai politik uang. Bansos pun jangan dipolitisasi untuk kepentingan partai atau kandidat tertentu,” tegasnya.  

Selain menyoroti praktik tersebut, ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan tanggung jawab partai dalam menjaga integritas demokrasi. Menurutnya, partai politik harus menjadi teladan dalam menjalankan aturan kepemiluan.  

Kegiatan Rakorda PSI ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Palu dan diikuti oleh sejumlah kader PSI. Narasumber lain yang hadir adalah Anggota KPU Kota Palu, Iskandar Lembah, yang turut memberikan penjelasan teknis terkait kepemiluan. (izn)